Yahya Harahap, op. 35, tanggal19 Mei 2014, maka secara hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan berakibatsurat gugatan menjadi kabur (obscuur libels);Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan telah dinyatakan kabur (obscuurlibels) maka menjadi alasan patut bagi Majelis untuk menyatakan menerima eksepsiTerlawan I:Hal 40 dari 42. Kenyataan ini tentu belum sejalan dengan tujuan dari UUHT yang salah satunya menyatakan bahwa eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan secara mudah dan pasti. Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan. 4. Pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-benda Yang Berkaitan. Ana menghadapi kesulitan finansial akibat situasi darurat medis yang tidak terduga dan tidak mampu lagi. Orang pribadi yang memiliki piutang terhadap orang lain, dapat meminta. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasai hambatan-hambatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6Hal ini juga telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) PMK Lelang yang mengatur: 1. 3473 ; b. Putusan PN DENPASAR Nomor 326/Pdt. Satrio dalam bukunya Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1 (hal. Bth/2020/PN Dps. hak tanggungan berdasarkan angka 3 Penjelasan Umum dari Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan sebagai berikut : a. Membaca, surat gugatan. Tergugat melakukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan no 0124/Pdt. 7. Oct 7, 2016 · Prosedur atas Lelang Eksekusi tersebut adalah sebagai berikut: a. Ajukan Gugatan ke Pengadilan. B. Selain itu, memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terebih dahulu dari kreditur lainnya,. Peradilan Tata Usaha Negara. Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak. Pembebanan hak tanggungan sebagai sebuah jaminan atas tanah tidak bersifat memaksa, namun setelah hak tanggungan ada, maka segala ketentuan dalam UUHT wajib dilaksanakan. Subekti, op. ” Baca juga: Pemilik Rumah Menaikkan Harga Sewa Sepihak, Bagaimana Hukumnya?Upaya Gugatan Perlawanan Debitur Untuk Membatalkan Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan This study aims to determine the suitability of the consideration of judges. Dalam batang tubuh Undang-Undang Hak Tanggungan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1). Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan Nomor: 726/Pdt. Dalam penelitian ini terjadi hal dimana walaupun debitur telah terbukti berbuat cidera janji sehingga objek agunan yang dijaminkan telah dieksekusi oleh kreditur dengan cara dijual melalui pelelangan umum dan kreditur mengambil pelunasan piutang. Sebagai referensi, Anda dapat juga membaca artikel Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga). Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah dasar hukum dan latar belakang perlawanan eksekusi grosse sertifikat hak tanggungan, bagaimanakah kekuatan hukum Grosse Sertifikat Hak Tanggungan, kajian Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. Beban Kerja Pengadilan: Tingkat kerja pengadilan dan berapa banyak kasus yang sedang diproses juga akan memengaruhi lamanya proses. Tmk tentang gugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan dimana kasus wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. 1) Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”)[6], yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak. info atau Whatsapp di 0821 3000 7093. Home Other. Siti Nurlaela tersebut. Sertifikat Hak Tanggungan No. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perlawanan terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan serta menganalisis kesesuaian. PDG, Nomor 57/Pdt/2010/PT. Rule of Law (Supremasi Hukum). Jika pendaftaran gugatan tidak melalui Kuasa Hukum maka person memberikan kelengkapan identitas Penggugat (fhoto copy KTP) ; 3. 14 Tahun IV/2013) adalah 2. Peringkat Hak Tanggungan Sebagai Perwujudan Dari Asas Prioritas Proses Pembebanan Hak Tanggungan Bahwa pembebanan Hak Tanggungan pada objek tanah adalah sebagai. Hal tersebut juga telah menimbulkan ketakutan bagi para pelaksana lelang yang dalam hal ini KPKNL untuk menerima permohonan lelang parate executie berdasarkan Pasal 6 UUHT. G/2011/PN. melarikan diri atau pindah domisili, debitur mengajukan gugatan hukum atas eksekusi lelang hak tanggungan, dan debitur tidak mau mengosongkan objek lelang. Pasal 21 UUHT: “Apabila pemberi Hak. Berdasarkan uraian kami diatas berikut kami sampaikan butir-butir pokok sebagai berikut : 1. Dasar Hukum Eksekusi Hak Tanggungan. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur karena dalam dalilgugatannya, mencampuradukkan dalildalil antara gugatan Perbuatan MelawanHukum (dalam perkara Nomor 07/Pdt. Itulah contoh surat permohonan sita eksekusi hak tanggungan yang dapat admin kumpulkan. : 1 lbr surat kuasa dan 1 Bendel copy. b. HAK TANGGUNGAN BUKAN HAK MILIK DEBITUR (Studi di PT. hak miliknya. 000,- ( satu milyar rupiah) senilai nilai obyek sengketa milik Penggugat yang akan diproses lelang oleh Tergugat; (b). Dalam praktiknya. 221. Read Counter : 576 Download : 3258. Sebab, ini berkaitan dengan jaminan umum yang tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:Menyatakan Gugatan Perlawanan Lelang eksekusi Pelawan kabur;II. 3. 09/Pdt. Beberapa kegiatan. Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. Menurut pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa “ terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan ”. MENGADILI: Dalam Eksepsi. Merujuk pada uraian di atas, maka tindakan Bank terhadap hasil pelelangan seharusnya hanyalah: 1) mengambil pelunasan piutangnya. Namun demikian, bedanya adalah, yang. Putusan PT SEMARANG Nomor 514/Pdt/2016/PT SMG. Adanya putusan ini. Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak. G/2016/PN Tgl. 06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“Permenkeu 27/2016”): Dalam hal terdapat. 000,- (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah) Sebelum SEMANomor 4 Tahun 2016 dikeluarkan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 573K/Ag/2016 telah memutus bahwa bank/pihak kreditur berwenang untuk melaksanakaneksekusi hak tanggungan dengan melakukan lelang karena debitur telah wanprestasiwalau perjanjian belum jatuh tempo. Rumusan permasalahan penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf (d). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang. Aanmaning (peringatan) adalah pemanggilan kepada debitur untuk menghadiri sidang insidentil agar dapat memenuhi hutangnya. Kerja. 2012. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar. 1. 976. 1. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek menurut. Bersifat. Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditor sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 Ayat (11) HIR, melainkan harus diajukan gugatan (pengosongan). Keberadaan hak tanggungan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. Negara Dalam Gugatan Pembatalan Risalah Lelang Studi Kasus Willem Irianto Vs Bank Internasional Indonesia Dan Willem Irianto Vs Kepala Upaya Perlindungan Hukum Pemenang Lelang, Faisal 101ABSOLUT);Bahwa dan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini adalahincompetency/salah dalam menentukan Kewenangan Absolut Pengadilan,dimana dalam Gugatannya Penggugat Mernohon adanya Pembatalan atasRisalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November 2013;Bahwa Permohonan Pembatalan Risalah Lelang. Pada saat lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK. Eksekusi jaminan hak tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima hak tanggungan apabila debitur selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi). Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain. Hak tanggungan merupakan bagian dari jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak yang dibebankan pada hak atas tanah. satu jaminan yang diminati oleh bank sebagai jaminan kredit adalah hak tanggungan. 1706200364. 120. Bank Sumut. 3. Smd. Awal. berikutnya melakukan gugatan perlawanan terhadap proses eksekusi pengosongannya. H. PDF | On Jan 14, 2020, Fatria Gunawan published PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP EKSEKUSI BARANG BUKTI ATAS PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP( INKRACHT VAN. 43/Desa Tamanan Surat Ukur tanggal 1-5-1985 Nomor 44 luas 722 m2 atas nama Sogini adalah tidak tepat dan tidak beralasan. 3. Dalam pemeriksaan gugatan perlawanan atas eksekusi Hak Tanggungan di masa depan dapat diterapkan prosedur pemeriksaan sederhana dimana hakim hanya memeriksaRead Counter : 824 Download : 3699 eksekusi hak tanggungan lelang. Ayat (1) Penjual bertanggung jawab terhadap: a. Kasus ini dimulai dengan Koo Ay Tjen selaku nasabah lama berutang Rp400 juta pada Bank NISP. Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan (Pasal 1210 BW dan pasal 11 ayat (2) j UU No. Dalam 5 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 57. G/2016/PA. Mlg. Permintaan Penjual, paling lambat surat permintaan pembatalan diterima sebelum pelaksanaan lelang di mulai; b. Fikri adalah seorang pemilik rumah yang pada suatu waktu mengajukan hak tanggungan. Jan 14, 2020 · bagi penyewa atau pun pemegang hak seperti hak tanggungan, juga berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang telah diletakan oleh pengadilan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1996. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU HT”)dan Pasal 15 ayat (3) jo. 4. , dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 November 2013. Sebagai tambahan informasi untuk Anda, yang bisa menghentikan lelang adalah gugatan dari pihak ketiga. Apa Urgensi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Pada Lelang Hak Tanggungan? 2. atau pembeli lelang. Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Hak Tanggungan. Jika pendaftaran gugatan melalui Kuasa Hukum (advokat) harus mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-COURT Mahkamah Agung RI ; 2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pengkajian yang didasarkan pada data. Indonesian Far Eastern Pasifie Line, dinyatakan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Kami hendak mengajukan Penjualan melalui lelang atas objek Hak Tanggungan di atas dengan rincian sebagai berikut : Limit Lelang : Rp_____Pasal 1 Angkat 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 1/Yur/Perkons/2018. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan. Dijelaskan Daryoko, berdasar data media masa (on line) Bulan Mei 2020, lelang eksekusi hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdapat 35 proses lelang yang dilaksanakan beberapa bank syariah. Eksekusi Hak Tanggungan pada Kredit Macet. MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. Apa hambatan-hambatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja? 3. Perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam. HGB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai, termasuk penanggung Hak Tanggungan dan Hak Sewa; 3. 14 Tahun IV/2013) adalah 2. Sertifikat Hak Tangeungan No. 1. disimpulkan majelis hakim menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan adalah sah dan sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak. 28% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat. Hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang. Putusan MA RI tanggal 15 April 1981 No. 7 Apabila pelelangan sesuai pemegang hak tanggungan yang dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak. 06/2020, BN. yang terjadi dalam proses eksekusi hak tanggungan yaitu gugatan pihak ketiga, objek hak tanggungan tidak laku, pemenang lelang tidak melakukan pembayaran lelang (wanprestasi), pemenang lelang tidak dapat menikmati objek lelang. HASIL DAN PEMBAHASAN 3. 306 K/Sip/1962 dalam perkara : C. II/2003 tanggal 3 Februari 2003, dan atasdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan ini oleh Kantor Pertanahan KotaPalembang diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor : 261/2003tanggal 14. Surat Gugatan 7 (tujuh) rangkap ditambah sejumlah para pihak (beserta aslinya), Bila yurisprudensi Mahkamah Agung No. Proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak Kreditur. AKIBAT HUKUM GUGATAN DAN PERLAWANAN TERHADAP LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN. terhadap SertifikatHak Tanggungan (SHT) No. Dalil gugatan Penggugat tersebut jelas tidak berdasarkan hukum samasekali, karena untuk pengosongan lelang hak tanggungan sesuai ketentuanSEMA nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Pleno Kamar Tahun 2013sebagai Pedoman. Disebutkan “setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku. Admin blog Kumpulan Surat Penting juga. Dalam hal nasabah / debitor menolak eksekusi tersebut, Bank akan mengajukan gugatan perdata, berupa wanprestasi terhadap perjanjian kredit antara Bank dan nasabah. Peralihan hak atas tanah melalui lelang dilakukan dalam rangka pelunasan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Pada prinsipnya, jika rumah tersebut dibebankan dengan hak tanggungan, Bank sebagai kredit o r mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan rumah tersebut. 2020/NO. Rumusan Kamar Perdata 63. Bahwa Gugatan Perlawanan Lelang Hak Tanggungan ini merujukpada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/Pdt/1084 tanggal 30Januari 1986 yang telah membatalkan putusan Pengadilan TinggiBandung dan menyatakan penjualan lelang berdasarkan parateeksekusi yang telah dilakukan tanpa melalui Ketua Pengadilan. Gadai; Pada gadai, hak parate eksekusi diatur di dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang timbul karena diberikan undang-undang atau demi hukum dan tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu. 4 Tanggal 9 April 1996 Pasal 1 Ayat 1 adalah: “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Gugatan tersebut dilayangkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena penggugat merasa bahwa pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Metode penelitian yuridisPadahal berdasarkan Vendu Reglement jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. Menghukum Tergugat untuk membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dengan bukti . Kata Kunci: wanprestasi, penyelesaian wanprestasi, hak tanggungan. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara ini tetap dapat dilaksanakan meskipun objeknya dikuasai oleh pihak ketiga karena pihak ketiga dalam hal ini hanya menguasai, bukan pemilik sah atas objek sengketa. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. dan menurut Pelawanbahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut bukan milik. lelang eksekusi hak tanggungan (dalam perkaraNomor 126/Pdt. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG HAK ATAS TANAH TERHADAP GUGATAN DARI PIHAK LAIN SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum Oleh : ROMIATUL HUDA NPM. Parate eksekusi otomatis timbul jika pemberi gadai wanprestasi. Menyatakan pelawan eksekusi adalah pelawan Sita Eksekusi yang jujur; 3. Kata kunci: Jaminan hak tanggungan, kredit macet, eksekusi objek hak tanggun-gan Abstract Creditor. Sertifikat Hak. Pada hakekatnya yang dijaminkan dari suatu perjanjian hutang-piutang adalah Tanah (dan Bangunannya) dan. 4 Tahun 1996), ditegaskan bahwa. 7Secara umum, pokok gugatan terkait pelaksanaan lelang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:8 Gugatan atas dasar masalah kepemilikan debitor atas obyek hak tanggungan dengan pertimbangan harta. Dec 10, 2018 · Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau yang melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Pasal 6 Undang Undang No. Terhadap barang jaminan tersebut tidak dapat dimintakan untuk dilaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan karena atas jaminan tersebut tidak diikat dengan Hak Tanggungan. 2 Pelelangan objek Hak Tanggungan merupakan salah satu cara perolehan hak atas tanah tersebut. Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan perlawanan Penggugat. Hukumonline. Bar ditemukan bahwa diperlukan waktu sekitar 4 (empat) tahun (1 Oktober 2007 sampai dengan 10 November 2011) bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan. 06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“Permenkeu 27/2016”): Dalam hal terdapat gugatan sebelum. Tmk tentang gugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan dimana kasus wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat. ANALISIS UPAYA PERLAWANAN TERHADAP LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR:. Nilai utang. M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI:- Mengabulkan eksepsi Terlawan tentang kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili atau Kompetensi relatif;- Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang mengadili perkara a quo;DALAM POKOK PERKARA:- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk. Plw/2007/PN. com ABSTRAK Jaminan Hak Tanggungan yang diberikan kepada lembaga perbankan berfungsi sebagaiYogyakarta, 4 April 2011. PT. Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15K/ Pdt/ 2019 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pdt/2018/ PT Medan jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 726/Pdt. (copyterlampir);Disamping itu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkaragugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan dan/ataugugatan mengenai perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 49UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama junctoPasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3). G/2016/PA. NPM. H, M. 41 R. 1. 62 Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Agustus 2012, terlampir, bertindak untuk dan atas nama H. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/Pdt/2011. 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,. Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari. fulltext (1. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Jika pendaftaran gugatan melalui Kuasa Hukum (advokat) harus mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-COURT Mahkamah Agung RI ; 2. 175. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP GUGATAN/PERLAWANAN DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH : MUHAMMAD TAHIR, S. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a jo.